LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA     instansi PEMERINTAH (LKJIP)

                                 TAHUN 2018

 

 

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 KOTA MAGELANG

  1. LETJEN SUPRAPTO NO 2 KOTA MAGELANG

No Telp (0293) 366049

Email : Satpolppkotamagelang@yahoo.com

Web:Satpolpp.magelangkota.go.id

 

KATA PENGANTAR

 

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun 2018 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2018. Penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders, serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun berikutnya.

 

Magelang,   31  Desember 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG

 

 

Drs.SINGGIH INDRI PRANGGANA ,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620401 198907 1 001

DAFTAR ISI

            

                Halaman Judul……………………………………………………………………….. i

Kata Pengantar……………………………………………………………………… ii

Daftar Isi……………………………………………………………………………. iii

Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN

  1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja…………………………………… 1
  2. Gambaran Umum Organisasi………………………………………………….. 3
  3. Isu Strategis Organisasi ………………………………………………………..32

BAB II PERENCANAAN KINERJA

  1. Rencana Strategis 2016-2021………………………………………………….34
  2. Perjanjian Kinerja 2018…………………………………………………………41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

  1. Capaian Kinerja…………………………………………………………………51
  2. Realisasi Anggaran…………………………………………………………….72

BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF

 

Pada tahun 2018 ini sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mendukung terhadap 2 (dua) misi yaitu misi kedua dan kelima dalam RPJMD Kota Magelang  tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran, 6 (enam) indikator sasaran, 11 (Sebelas) program,17 (tujuh belas) indikator program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Perda no 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yang semula status / kedudukan kantor eselon III berubah menjadi eselon II sehingga adanya tambahan kewenangan/ urusan perlindungan masyarakat (semula di Kesbangpol) dan urusan/ kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran yang semula ada di DPU.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mendukung misi ke 2  yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan dengan sasaran terwujudnya system pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana .  dan mendukung misi ke 5 yaitu Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antarumat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani dengan sasaran Terwujudnya lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat

Hasil capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang rata-rata memenuhi target yang ditetapkan atau berkategori baik. Realisasi Anggaran Tahun  2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki anggaran sebesar Rp.14.455.438.000 ( Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu  Rupiah) dengan realisasi Rp.13.214.805.650 ( Tiga Belas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah )  atau 91,41% dengan efisiensi. Hal Ini menunjukan adanya penghematan biaya penggunaan anggaran (selisih antara anggaran dengan realisasi).

Terkait beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang akan senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan sehingga ke depannya target-target yang telah ditetapkan dapat diraih, dengan tetap berprinsip pada tata kelola kepemerintahan yang baik serta berorientasi pada proses dan hasil. Untuk target kinerja yang masih belum tercapai harus dilakukan langkah-langkah percepatan pada tahun berikutnya dengan mengoptimalkan pelaksanakan program-program dan kegiatan di tahun berikutnya.

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
  2. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disempurnakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 berbunyi setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan dengan maksud untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja, sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021,Restra 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja 2018.

  1. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) adalah

  1. Merupakan iktisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
  2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018
  3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
  4. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang kepada Walikota Magelang

 

  1. Dasar Hukum :
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peratuan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021.
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018
  11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018
  12. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut :

               Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

  1. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP)
  2. Gambaran Umum Organisasi
  3. Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

  1. Rencana Strategis 2016-2021
  2. Perjanjian Kinerja 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

  1. Capaian Kinerja
  2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 

  1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

 

  1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Perda no 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yang semula status / kedudukan kantor eselon III berubah menjadi eselon II sehingga adanya tambahan kewenangan/ urusan perlindungan masyarakat (semula di Kesbangpol) dan urusan/ kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran yang semula ada di DPU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
  1. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
  3. Pelaksanaan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
  4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
  5. Pelaksanaan dalam urusan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan penanggulangan bahaya kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam  menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang membantu mewujudkan Visi dan Misi ke misi ke 2 yaitu  “Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan”dan misi ke 5 Walikota Magelang yaitu “Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani”.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan memiliki struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tersaji dalam table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP Kota Magelang

 

Setiap struktur organisasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi masing- masing bagian adalah sebagai berikut :

  1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan menyelenggarakan  ketertiban umum dan  ketenteramanmasyarakat serta perlindungan masyarakat .

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota menyelenggarakan ketertiban umum dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  4. Pelaksanaan tugas kebijakan perlindungan masyarakat ;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatdengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan / atau aparatur lainnya
  6. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur , atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan
  7. Pelaksanaan tugasnya lainnya.
  8. SEKRETARIS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dankegiatan serta penyusunan laporan tahunan.
  2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
  3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
  4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan.
  5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

 

 

 

  1. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi dan pelaksanaan program kerja serta urusan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
  2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta administrasi keuangan.
  3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
  4. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
  5. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
  3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  4. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
  3. Pelaksanaan kegiatan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
  4. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
  5. KEPALA SEKSI OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi                                    Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dalam seksi operasional ketertiban umum, ketenteraman masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatanseksi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada seksi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  3. Pelaksanaan kegiatan seksi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  4. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakatmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dalam seksi pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatanseksi pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  3. Pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  4. KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dalam seksi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
  3. Pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
  4. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan Perundang-UndanganDaerah dan pengembangan kapasitas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Pengembangan Kapasitas
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Pengembangan Kapasitas.
  3. Pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Pengembangan Kapasitas.
  4. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Pengembangan Kapasitas.
  1. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI     :

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan  mempunyai tugas pokok membantu Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Sumber Daya Aparatur dalam seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  3. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

 

 

  1. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikandan Penindakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Udangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas dalam Seksi Penyelidikan, Penyidikandan Penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikandan Penindakan mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Seksi Penyelidikan, Penyidikandan Penindakan.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelidikan, Penyidikandan Penindakan.
  3. Pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikandan Penindakan.
  4. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-UndanganDaerah dan Sumber Daya Aparatur  dalam seksi pengembangan kapasitas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas.
  3. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas.
  4. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran.
  2. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pemadam Kebakaran.
  • Pelaksanaan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran.

 

 

 

  1. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PEMADAM KEBAKARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.
  2. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.
  3. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
  4. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
  5. Sumber Daya

Di dalam sebuah Organisasi Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari sebuah organisasi. Di akhir tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki Pegawai sejumlah PNS 54 orang dan Non PNS sejumlah 90 orang , terdiri dari Non PPNS sebanyak 51 orang, Penyidik Pegawai Negri Sipil ( PPNS ) sejumlah 3 orang, THL (banpol) sejumlah 38 orang, tenaga kontrak sejumlah 9 orang dan damkar sejumlah 43 orang. Sedangkan Jumlah Linmas di Kota Magelang sebanyak 803 orang dan linmas yang diperbantukan di kantor Satpol PP (linmas inti) sejumlah 40 orang

Pegawai Satpol PP Kota Magelang menurut jenis Kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 84 % dari total pegawai dan jenis kelamin perempuan sebesar 16 % sebagaimana tabel  1.2 berikut:

Tabel   1.2

Komposisi Pegawai Satpol PP

Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Per Bidang Tugas

 

No Bidang Jenis Kelamin Jumlah
 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

Kepala dan    Sekretariat

 

 

Bidang Tibum , Tranmas dan Linmas

 

Bidang Gakda dan Pengembangan kapasitas

 

UPTD Damkar

 

 

Laki – Laki

Perempuan

 

Laki – Laki

Perempuan

 

Laki – Laki

Perempuan

 

Laki – Laki

Perempuan

 

8 org

6 org

 

63 org

13 org

 

9 org

2 org

 

41 org

2 org

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Magelang, 2018

  • Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai PNS Satpol PP Kota Magelang sebagian besar adalah lulusan SLTA atau sebesar  62 % dari total pegawai sebagaimana tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai PNS Satpol PP

Kota Magelang menurut Tingkat Pendidikan

 

No Pendidikan Jumlah Prosentase
1

2

3

4

5

6

7

8

S3

Pasca Sarjana / S2

Sarjana / S1

D4

D3

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Dasar

0

5

11

1

3

28

6

0

0 %

9,2 %

20,3 %

1,8%

5,5 %

51,8 %

11,4%

 

0%

Jumlah 54 100 %

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Magelang, 2018

 

Gambar   1.1

Diagram Gambar Komposisi Pegawai PNS Satpol PP

Kota Magelang menurut Tingkat Pendidikan

 

          Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal Satpol PP Kota Magelang sebagian besar lulusan SLTA sebesar 51,8%. Menurut PP 6 tahun 2010 disebutkan bahwa persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi pamong Praja salah satunya adalah berijazah sekurang-kurangnya SLTA atau yang setingkat.Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Satpol PP masih ada 11,4% yang di bawah pendidikan SLTA. Sedangkan tingkat pendidikan Sarjana hanya 36,8 % ( D3 ,D4, S1,S2, serta S3 ).

Kebutuhan pegawai Satpol PP yang terkait dengan bidang Penegakan Perda idealnya adalah yang berlatar belakang Sarjana Hukum, sedangkan kondisi saat ini di Satpol PP Kota Magelang baru ada 1 pegawai lulusan Sarjana Hukum

  • Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai PNS Satpol PP Kota Magelang baik Pejabat Eselon III, IV dan pelaksana sebagaimana tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai PNS Satpol PP

Kota Magelang menurut Jabatan

 

 

 

No Jabatan Jumlah Prosentase
1

2

3

4

5

6

Jabatan Eselon II b

Jabatan Eselon III a

Jabatan Eselon III b

Jabatan Eselon IV a

Jabatan Eselon IV b

Staf

1 org

1 org

2 org

9 org

1 org

40 org

1,85 %

1,85 %

3,70 %

16,66 %

1,85 %

74,09 %

Jumlah 54 org 100 %

 

Gambar 1.2

Diagram Gambar Komposisi Pegawai PNS Satpol PP

Kota Magelang menurut Jabatan

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Magelang, 2018

  • Pegawai PNS Satpol PP yang akan pensiun tiga tahun kedepan

 

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai PNS Satpol PP

Kota Magelang yang Pensiun dalam Tiga Tahun ke Depan

 

No Golongan / Pangkat Jumlah Tahun Pensiun
1

2

3

4

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

0

6

3

0

2019, 2020, 2021

2019, 2020, 2021

2019, 2020, 2021

2019, 2020,2021

Jumlah 9

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Magelang, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hal yang perlu di antisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural/fungsional dalam waktu tiga tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 3 tahun ke depan terdapat 9 orang karyawan Satpol PP yang memasuki masa pensiun. Selain karyawan yang memasuki masa pensiun, maka hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja.Untuk kedepannya perlu adanya tambahan personil yang potensial karena dalam lima tahun kedepan ada anggota yang memasuki masa pensiun

  • Menurut Golongan / Pangkat :

Komposisi pegawai PNS Satpol PP menurut pangkat / Golongan ruang sebagian besar adalah golongan II atau sebesar  53,70 % dari total pegawai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Satpol PP

Kota Magelang menurut Golongan / Pangkat / Status Kepegawaian

                                                                         

No Golongan / Pangkat Jumlah prosentase
1

2

3

4

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

2 org

29 org

19org

4 org

3,70 %

53,70 %

35,18 %

7,42 %

Jumlah 54 100 %

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Magelang, 2018

Gambar 1.3

Diagram Gambar Komposisi Pegawai Satpol PP

Kota Magelang menurut Golongan / Pangkat / Status Kepegawaian

 

  • Jumlah PPNS di Kota Magelang :

Komposisi PPNS di Kota Magelang sebagaimana tabel berikut :

                                                          Tabel 1.7              

Komposisi Jumlah PPNS di Kota Magelang

 

No Tahun Jumlah
1

2

3

4

5

6

2007 –  2011

2012

2013

2014

2015

2016

6

1

2

1

1

2

Jumlah 13

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PPNS di Kota Magelang hanya 13 orang. Kondisi saat ini, dari jumlah tersebut terdapat 3 PPNS yang ditempatkan di Satpol PP. Hal ini dikarenakan adanya mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja.Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompentensinya serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi.

 

 

  1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang antara lain:

Tabel 1.8

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ISU STRATEGIS ORGANISASI

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang ada, maka Kota Magelang tidak hanya menjadi pusat pelayanan jasa bagi warga masyarakatnya namun juga sebagai penyangga/hinterland bagi warga masyarakat di wilayah sekitarnya. Keberadaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perbankan, pasar swalayan dan pasar tradisional serta pusat perekonomian lainnya yang memadai merupakan faktor penarik para pengguna jasa tersebut. Di samping itu, situasi dan kondisi yang relatif aman, tenteram dan kondusif merupakan faktor lain yang mendukung dan menjadi nilai tambah bagi Kota Magelang untuk berkembang.

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan syarat utama keberhasilan suatu pembangunan, oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi sosial dan keamanan yang kondusif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan Berdasarkan Perda no 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yang semula status / kedudukan kantor eselon III berubah menjadi eselon II sehingga adanya tambahan kewenangan/ urusan perlindungan masyarakat (semula di Kesbangpol) dan urusan/ kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran yang semula ada di DPU.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang didalam melaksanakan tugasnya menghadapi  beberapa tantangan dan isu-isu strategis antara lain :

  1. Semakin besarnya Pelanggaran Perda

Seiring berkembangnya pertumbuhan infrastruktur, perekonomian dan penduduk di kota Magelang, mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran perda terjadi di kota Magelang.

  1. Semakin sedikitnya ruang untuk pedagang PKL di Kota Magelang. Sehingga mengakibatkan semakin banyaknya pelanggar PKL. Oleh Sebab itu diperlukan lebih banyak lagi ruang penataan untuk PKL yang belum mendapatkan tempat dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang
  2. Di OPD Satpol terdapat Seksi yang mempunyai tupoksi Perlindungan masyarakat dan Penanggulangan bencana akan tetapi di seksi ini belum tersedianya tenaga lapangan yang khusus menangani bencana, Minimnya peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki, Belum adanya SDM yang memiliki kemampuan penanganan bencana sesuai kualifikasi
  3. Belum terbentuknya badan khusus (BNPB) yang menangani bencana di Kota Magelang. Sampai saat ini penanganan bencana di Kota Magelang ada di bagian Kesra, Dinas Sosial dan Satpol PP
  4. Masih banyaknya pos ronda di lingkungan RT/RW yang belum aktif ,kurangnya pemanfaatan  linmas di tiap kelurahan serta kurangnya linmas yang terlatih

 

  1. Semakin banyaknya gedung bertingkat di kota Magelang sehingga membutuhkan mobil damkar yang mampu memenuhi pemadaman gedung bertingkat yang hingga saat ini UPT Damkar belum memiliki sarana dan prasarana tersebut
  2. Belum adanya Perda / Perwal atau SOP yang mengatur tentang penanganan bencana dan mitigasi bencana.
  3. Perlu adanya sosialisasi kemasyarakat yang lebih efektif tentang meminimalisir pencegahan bahaya kebakaran dan pencegahan yang mengakibatkan bencana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

RENCANA STRATEGIK

  1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021:

Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah “terwujudnya kota magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas yang dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius”

Misi kota sebagai berikut

  1. Meningkatkan Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan tekhnologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat disukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdaganagan yang lebih modern serta ramah lingkungan
  3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
  4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata kota magelang
  5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

Berdasarkan visi misi kota, Posisi Satpol PP Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi melalui misi yaitu :

  1. Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan : mewujudkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi

Sasaran : terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana, dengan indikator:

– Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana;

– Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana.

  1. Misi 5 yaitu memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan : Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Sasaran : Mewujudkan kondusivitas kehidupan masyarakat kota magelang yang tertib aman dan nyaman dengan indikator :

-Prosentase penurunan penyakit masyarakat

Adapun Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 berdasar tabel sebagai berikut :

Tabel   2.1          

Tujuan,Sasaran,Indikator Kinerja,Target dalam pencapaian misi RPJMD kota Magelang 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Definisi Operasional/Rumus Perhitungan Target Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
Mewujudkan penyelenggaraan pencegahan dan      penanggula ngan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi Terwujudnya system pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana jumlah penduduk yang mendapat informasi bencana/ jumlah penduduk X100% 3,98% 6,68% 9,38% 12,08% 15,08% 17,48%
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana perbandingan antara jumlah kelurahan tangguh bencana dengan jumlah seluruh kelurahan 0 5,80% 11,76% 17,64% 23,53% 35,29%
Misi ke 5: memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan  peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani
Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Mewujudkan kondusivitas kehidupan masyarakat kota magelang yang tertib aman dan nyaman Prosentase penurunan penyakit masyarakat jumlah pekat tahun n-1 dikurangi jumlah pekat tahun n dibagi jumlah pekat tahun n-1 x 100% 3% 3% 3 % 3% 3% 3%

 

Dan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam tabel diatas maka indikator kinerja program yang mendukung antara lain :

Tabel 2.2

Sasaran,Program,Indikator Program, Target Kinerja OPD

Sasaran Program Indikator Program Definisi operasional/ rumus perhitungan Target Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
Terwujudnya system pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cakupan rencana kotijensi mitigasi bencana Jumlah rencana kotijensi mitigasi bencana yang disusun dibagi jumlah rencana kotinjensi mitigasi bencana yang direncanakan NA 25% 50% 75% 100% 100%
Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana jumlah masyarakat yang tanggap bencana / jumlah masyarakat dikali 100 % 35% 37,5% 0 42,5% 0 47,5%
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perbandingan antara jumlah kelurahan tangguh bencana dengan jumlah seluruh kelurahan 0 5,80% 11,76% 17,64% 23,53% 35,29%
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana jumlah sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang telah tersedia/ jumlah kebutuhan sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang telah tersedia*25% NA 25% 50% 75% 100% 100%
Cakupan penanganan korban bencana prosentase korban becana yang tertangani dibagi korban bencana  dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana jmlah regulasi daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana NA 1 - - - -
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran ((jumlah mobil x 20.000)/jumlah penduduk ))x100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase tingkat waktu tanggap response jumlah kejadian kebakaran yang terpenuhi waktu tanggapnya / jumlah kejadian kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Misi ke 5: memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan  peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani
Mewujudkan kondusivitas kehidupan masyarakat kota magelang yang tertib aman dan nyaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Ketersediaan kebijakan yang mengatur control tempat hiburan

 

 

jumlah regulasi daerah yang mengatur kontrol tempat hiburan - 1 0 0 0 0
Prosentase penanganan penyakit masyarakat perbandingan kasus pekat yang ditangani terhadap kasus pekat yang di laporkan 90% 90% 92% 92% 94% 95%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 

 

 

Tingkat penyelesaian pelanggaran perda

 

jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan/jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dikali 100%

 

90% 90% 92% 95% 98% 100%
Cakupan patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan kota Jumlah patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari
Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk jumlah polisi pamong praja/jumlah penduduk x 10000 NA 6,52 6,46 6,41 7,95 7,89
Cakupan linmas per 10.000 penduduk jumlah linmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 66,69 70,47 74,25 77,27 77,27 77,27
Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas jumlah regu patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari

 

6 9 12 15 18 21
Prosentase petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan disbanding jumlah petugas linmas

 

perbandingan antara jumlah petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan dengan jumlah seluruh petugas linmas 7,94% 11,27% 14,26% 17,12% 20,55% 23,97%
Prosentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat perbandingan personil yang memenuhi syarat sebagai satpol pp dibagi anggota satpol pp dikali 10000 8,33 10,00 11,67 13,33 15 16,67
Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (k3) jumlah penyelesaian pelanggaran k3 dibagi jumlah pelanggaran k3 dikali 100% 94% 94,5% 95% 96% 97% 98%

 

Untuk mendukung mewujudkan visi misi Kota Magelang maka disusunlah strategi yang tertuang  dalam program-program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis 2016-2021 sebagai berikut

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona
  4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
  5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
  6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
  7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  9. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  10. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
  11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
  12. Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  14. Kegiatan Pembangunan gedung kantor
  15. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas /operasional
  16. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
  17. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
  18. Kegiatan pengadaan mebeleur
  19. Kegiatan pengadaan alat komunikasi
  20. Kegiatan perencanaan bangunan gedung
  21. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  22. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
  23. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
  24. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  25. Pengadaan papan informasi
  26. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  27. Program peningkatan disiplin aparatur
  28. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  29. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan
  30. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  31. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  32. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  33. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  34. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  35. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD
  36. Kegiatan penyusunan RKA SKPD
  37. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKJIP) SKPD
  38. Kegiatan penyusunan rencana strategis SKPD
  39. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  40. Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
  41. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
  42. Kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
  43. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
  44. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
  45. Kegiatan pengumpulan informasi cukai palsu/ illegal

 

  1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
  2. Pengelolaan website
  3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyrakat
  4. Kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
  5. Kegiatan penyuluhan pencegahan dan penegakan perda dan perwal
  6. Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan pelaporan
  7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
  8. Kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
  9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
  10. Kegiatan Pembentukan satuan kemanan lingkungan di masyarakat
  11. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
  12. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  13. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
  14. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  15. Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
  16. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
  17. Kegiatan Pelatihan tenaga pengendali bencana
  18. Kegiatan Simulasi Penanggulangan korban bencana alam
  19. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana
  20. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, selanjutnya ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan suatu kebijakan dan program yang dilaksanakan setiap tahun yang tertuang dalam Renja, DPA dan RKA SKPD tahun 2018.

Rencana Kinerja  Tahunan dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018 tergambar pada tabel berikut

Tabel 2.3

Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Definisi Operasional /Rumus Perhitungan Target Kinerja
2018
Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
Mewujudkan penyelenggaraan pencegahan dan      penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi Terwujudnya system pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana jumlah penduduk yang mendapat informasi bencana/ jumlah penduduk X100% 6,68%
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana perbandingan antara jumlah kelurahan tangguh bencana dengan jumlah seluruh kelurahan 11,76%
Misi ke 5: memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan  peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani
Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Mewujudkan kondusivitas kehidupan masyarakat kota magelang yang tertib aman dan nyaman Prosentase penurunan penyakit masyarakat jumlah pekat tahun n-1 dikurangi jumlah pekat tahun n dibagi jumlah pekat tahun n-1 x 100% 3%

 

Tabel 2.4

Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja OPD Tahun 2018 adalah

Sasaran Program Indikator Program Definisi operasional/ rumus perhitungan Target Kinerja
2018
Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
Terwujudnya system pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana

 

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Cakupan rencana kotijensi mitigasi bencana Jumlah rencana kontijensi bencana yang disusun (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) dibagi Jumlah seluruh rencana kontijensi bencana yang direncanakan(tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) 50%
Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana jumlah masyarakat yang tanggap bencana / jumlah masyarakat dikali 100 % 40,00%
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana perbandingan antara jumlah kelurahan tangguh bencana dengan jumlah seluruh kelurahan

 

 

 

 

 

11,76%
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana jumlah sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang telah tersedia/ jumlah kebutuhan sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang dibutuhkan 50%
Cakupan penanganan korban bencana prosentase korban becana yang tertangani dibagi korban bencana  dikali 100% 100%
Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana jmlah regulasi daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana ada
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran ((jumlah mobil x 20.000)/jumlah penduduk ))x100% 100%
Prosentase tingkat waktu tanggap response jumlah kejadian kebakaran yang terpenuhi waktu tanggapnya / jumlah kejadian kebakaran 100%
Misi ke 5: memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan  peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani
Mewujudkan kondusivitas kehidupan masyarakat kota magelang yang tertib aman dan nyaman Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Ketersediaan kebijakan yang mengatur control tempat hiburan jumlah regulasi daerah yang mengatur kontrol tempat hiburan 1
Prosentase penanganan penyakit masyarakat perbandingan kasus pekat yang ditangani terhadap kasus pekat yang di laporkan 92%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Tingkat penyelesaian pelanggaran perda

 

jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan/jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dikali 100% 92%
Cakupan patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan kota Jumlah patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari 3 kali/hari
Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk jumlah polisi pamong praja/jumlah penduduk x 10000 6,46
Cakupan linmas per 10.000 penduduk jumlah linmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000

 

74,25
Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas jumlah regu patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari

 

12
Prosentase petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan disbanding jumlah petugas linmas perbandingan antara jumlah petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan dengan jumlah seluruh petugas linmas 14,26%
Prosentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat perbandingan personil yang memenuhi syarat sebagai satpol pp dibagi anggota satpol pp dikali 100% 11,67%
Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (k3) jumlah penyelesaian pelanggaran k3 dibagi jumlah pelanggaran k3 dikali 100% 95%

 

 

Rencana kerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018  yang terdiri dari beberapa program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

  1. INDIKATOR KINERJA
    1. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan, maka dilakukan pengukuran kinerja program- program serta kegiatan- kegiatan  yang bersumber dari dana APBD Kota Magelang. dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan

Adapun pembanding antara rencana dengan realisasi dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja maupun Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2018 serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018.

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam yaitu:

  1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

 

 

 

 

  1. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

 

 

 

 

 

 

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

– Nilai dibawah 55 : kurang

– Nilai > 55 s/d 80 : cukup

– Nilai >80 s/d 95 : baik

– Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

  1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja maupun Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2018 serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)  Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018.

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2018 sebagaimana uraian berikut ini:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Definisi Operasional /Rumus Perhitungan Target Kinerja Realisasi

Kinerja

Keterangan
2018 2018 %
Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana jumlah penduduk yang mendapat informasi bencana/ jumlah penduduk X100% 6,68% 7.27%

 

108%
jumlah penduduk yang mendapat informasi bencana 9618
jumlah penduduk 132911
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana perbandingan antara jumlah kelurahan tangguh bencana dengan jumlah seluruh kelurahan 11,76%

 

11,76%

 

 

100%
antara jumlah kelurahan tangguh bencana 2
jumlah seluruh kelurahan 17
Misi ke 5: memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan  peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

 

 

 

 

Prosentase penurunan penyakit masyarakat jumlah pekat tahun n-1 dikurangi jumlah pekat tahun n dibagi jumlah pekat tahun n-1 x 100% 3% 3.18%

 

106%
jumlah pekat tahun n-1 280
jumlah pekat tahun n 273

 

  1. Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana

Indikator ini menunjukan prosentase masyarakat yang paham mitigasi bencana dibanding  masyarakat Kota Magelang. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan data masyarakat yang paham mitigasi bencana sejumlah 6.518 orang dari jumlah 132387 penduduk kota magelang pada tahun 2017.  Pada Tahun 2018 ada kenaikan 47,56% atau sebanyak 3100 orang menjadi 9618 jumlah penduduk yang paham mitigasi bencana dari jumlah penduduk Kota Magelang sejumlah 132911 . Kenaikan ini terjadi karena pada tahun 2018 adanya kegiatan pelatihan tenaga pengendali bencana, Simulasi penanggulangan korban bencana alam,  pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana alam, Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan Sosialisasi norma , standar , pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran. Pencapaian Indikator ini telah mencapai 108% dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pengamanan serta kemampuan dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penanganan kejadian bencana yang terjadi di kota magelang

Permasalahan :

  1. Belum terbentuknya BPBD sehingga sehingga penanganan bencana dan kegiatan- kegiatan yang mendukung pengurangan resiko bencana belum optimal
  2. Belum tersedianya tenaga lapangan yang khusus menangani bencana,
  3. Minimnya peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki,
  4. Belum adanya SDM yang memiliki kemampuan penanganan bencana sesuai kualifikasi
  5. Kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap penanganan kejadian bencana yang terjadi

Solusi :

  1. Segera membentuk BPBD Kota Magelang sesuai Permendagri No.46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB 3/2008 tentang Pedoman  Pembentukan BPBD
  2. Mengitensifkan pelaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana.
  3. Memenuhi kebutuhan ketersediaan peralatan penanggulangan bencana
  4. Membentuk dan melatih tim khusus penanggulangan bencana

 

                              Gambar 3.1 Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

 

 

Gambar 3.2 kegiatan Simulasi penanggulangan korban bencana alam

  1. Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana

Indikator ini menunjukan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Kegiatan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana sesuai dengan syarat – syarat yang tertuang dalam Perka BNPB nomor  1  tahun 2012  tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana. dalam destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganilisis,menangani,memantau,mengevaluasi dan mengurangi resiko-resiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya local demi menjamin keberlanjutan.

Tujuan khusus pengembangan desa/ kelurahan tangguh bencana ini adalah :

  1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak dampak merugikan bencana
  2. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi resiko bencana
  3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan local bagi pengurangan resiko bencana

Melalui Kegiatan Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana  yang dilaksanakan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak ketiga dalam menyusun kajian pembentukan kelurahan tangguh bencana berupa kajian tentang potensi bencana , peta rawan bencana , modul penanggulangan bencana, kelurahan tangguh bencana serta pembentukan tim relawan siaga bencana di Kelurahan Wates serta penyediaan peralatan penanggulangan bencana bagi tim relawan siaga bencana Kelurahan Wates. Skor kelurahan Wates 40 sehingga masuk kategori Kelurahan Tangguh Bencana tingkat madya. Pencapaian indikator kinerja ini telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan

 

Gambar 3.3 Pelatihan Desa/Kelurahan Tanggap Bencana

  1. Prosentase penurunan penyakit masyarakat

Indikator ini menunjukan adanya penurunan pelanggaran pekat tahun ini dibanding pekat tahun lalu. Penyakit Masyarakat antaralain prostitusi, miras, kenakalan remaja,sidak pelajar dan PGOT (pengemis,gelandanagan orang terlantar). Pada tahun 2017 terdapat pelanggaran pekat sejumlah 280 kasus dan pada tahun 2018  terdapat pelanggaran pekat sejumlah 273 kasus. Sehingga Pada tahun ini prosentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 3,18%. Dengan rincian sebagai berikut:

NO PROGRAM/KEGIATAN SKPD JUMLAH KASUS
1 Operasi PGOT Disnakertransos 27
2 Sidak Pelajar Dinas Pendidikan 61
3 Operasi pekat Satpol PP 185
Jumlah 273

Penurun pelanggaran pekat ini terjadi karena adanya operasi pekat yang berkerjasama anatara Satuan Polisi Pamong Praja Kota magelang dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesbangpolimas, Kodim , Polresta , Dinas Pendidikan serta dinas lainnya. Pencapaian Indikator ini 106% dari target yang ditetapkan atau dibawah target yang ditetapkan.

Gambar 3.4 Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)

Gambar 3.5 Kegiatan Operasi PGOT (pengamen/anak jalanan)

Gambar 3.6 Kegiatan Operasi Vandalisme

 

 

Gambar 3.7 Kegiatan Operasi Sidak Pelajar

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja OPD

Indikator Program Definisi operasional/ rumus perhitungan Target Kinerja Realisasi

Kinerja

Keterangan
2018 2018 %
Misi 2 yaitu Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
Cakupan rencana kotijensi mitigasi bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah rencana kontijensi bencana yang disusun (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) dibagi Jumlah seluruh rencana kontijensi bencana yang direncanakan(tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi)

 

50%

 

50%

 

 

100%
Jumlah rencana kontijensi bencana yang disusun (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) 2
Jumlah seluruh rencana kontijensi bencana yang direncanakan(tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) 4
Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana jumlah masyarakat yang tanggap bencana / jumlah masyarakat dikali 100 % 40%

 

39.28%

 

 

98,2%
jumlah masyarakat yang tanggap bencana 52203
 jumlah masyarakat 132911
Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana perbandingan antara jumlah kelurahan tangguh bencana dengan jumlah seluruh kelurahan 11.76% 11.76% 100%
jumlah kelurahan tangguh bencana 2
jumlah seluruh kelurahan 17
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana jumlah sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang telah tersedia/ jumlah kebutuhan sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang dibutuhkan 50% 40% 80%
jumlah sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang telah tersedia 236
jumlah kebutuhan sarana dan prasarana untuk bencana (tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi) yang dibutuhkan 592
Cakupan penanganan korban bencana prosentase korban becana yang tertangani dibagi korban bencana  dikali 100% 100% 100%

 

100%
prosentase korban becana yang tertangani 3
korban bencana 3
Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana jmlah regulasi daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana

 

 

1 Perwal 1 perwal 100%
Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran ((jumlah mobil x 20.000)/jumlah penduduk ))x100% 100% 105% 105%
jumlah mobil 7
jumlah penduduk 132911
Prosentase tingkat waktu tanggap response jumlah kejadian kebakaran yang terpenuhi waktu tanggapnya / jumlah kejadian kebakaran 100% 100 % 100%
kejadian kebakaran yang terpenuhi waktu tanggapnya 17
kejadian kebakaran 17
Misi ke 5: memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan  peningkatan sarana –prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

 

Ketersediaan kebijakan yang mengatur control tempat hiburan

 

jumlah regulasi daerah yang mengatur kontrol tempat hiburan 1 Perwal 1 perwal 100%
Prosentase penanganan penyakit masyarakat perbandingan kasus pekat yang ditangani terhadap kasus pekat yang di laporkan

 

92% 100.00% 108%
kasus pekat yang ditangani 274
kasus pekat yang di laporkan 274
Tingkat penyelesaian pelanggaran perda

 

jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan/jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dikali 100% 92% 100% 108%
pelanggaran perda yang diselesaikan 239
pelanggaran perda yang dilaporkan 239
Cakupan patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan kota Jumlah patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari 3 kali/hari 3 kali/hari 100%
Jumlah patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari 3 kali/hari
Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk jumlah polisi pamong praja/jumlah penduduk x 10000 6,46 7.60 117,6%
jumlah polisi pamong praja 101
jumlah penduduk 132911
Cakupan linmas per 10.000 penduduk jumlah linmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 74,25 60.4% 81,34%
jumlah linmas 803
jumlah penduduk 132911
Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas jumlah regu patroli pengamanan wilayah dalam 1 hari

 

 

 

12 6 50%
Prosentase petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan dibanding jumlah petugas linmas

 

perbandingan antara jumlah petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan dengan jumlah seluruh petugas linmas 14,26% 32% 224,40%
jumlah petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan 255
jumlah seluruh petugas linmas 803
Prosentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat perbandingan personil yang memenuhi syarat sebagai satpol pp dibagi anggota satpol pp dikali 100% 11,67% 24% 205.6%
personil yang memenuhi syarat sebagai satpol pp 13
anggota satpol pp 54
Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (k3) jumlah penyelesaian pelanggaran k3 dibagi jumlah pelanggaran k3 dikali 100% 95% 100.00% 105%
jumlah penyelesaian pelanggaran k3 311
jumlah pelanggaran k3 311

 

  1. Cakupan rencana kotijensi mitigasi bencana

Indikator ini menunjukan adanya kotinjensi mitigasi bencana tanah longsor,banjir,angin putting beliung dan gunung berapi.  Mitigasi berdasar Perka BNPB 3/2008  adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada tahun 2018 ini Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan pihak jasa konsultan menyusun rencana kontijensi mitigasi bencana yaitu bencana tanah longsor dan angin putting beliung. Hasil dari penyusunan rencana kontijensi mitigasi bencana ini diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan adanya perda/perwal serta SOP yang mengatur tentang mitigasi bencana di Kota Magelang. Realisasi Capaian Kinerja Indikator ini mencapai 100% dari target yang ditentukan

Permasalahan :

  1. Belum adanya perda/ perwal ataupun SOP yang mengatur tentang mitigasi bencana di Kota Magelang

Solusi:

  1. Perlu adanya perda/perwal ataupun SOP yang mengatur tentang mitigasi bencana di Kota Magelang

Gambar 3.8  Paparan Konsultan Penyusunan Kotijensi Mitigasi Bencana

  1. Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana

Masyarakat Kota Magelang diharapkan memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penanganan kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang. Melalui  kegiatan pelatihan tenaga pengendali bencana, Simulasi penanggulangan korban bencana alam,  pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana alam, Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan Sosialisasi norma , standar , pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran diharapkan masyarakat Kota Magelang menjadi Masyarakat yang tanggap bencana. Nilai Capaian indikator kinerja ini hanya 98,2% dari target yang ditetapkan atau dibawah target.Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi kenaikan 6,31% atau 3100 orang. Pelatihan ini menargetkan sebagai peserta dari unsur Ketua RW, pedagang pasar,pelaku usaha

Permasalahan :

  1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan kejadian bencana yang terjadi

 

Solusi:

  1. Mengintensifkan pelaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana

Gambar 3.9  Pelatihan pencegahan Kebakaran di Kecamatan Magelang Tengah

Gambar 3.10  Pelatihan pencegahan Kebakaran para pelaku usaha

Gambar 3.11  Sosialisasi penanggulangan bencana terhadap siswa

  1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Nilai Capaian Indikator Kinerja ini 80% dari target yang ditetapkan atau dibawah target. Pada Tahun 2018 dengan target 50% dan nilai capaian 40%. Mengacu pada Perka Kepala BNPB Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana, Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya. Bencana di Kota Magelang terdiri dari banjir, tanah longsor, gunung berapi, angin putting beliung, kebakaran, pohon tumbang dan lain-lain.

Permasalahan :

  1. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana di setiap kelurahan di Kota Magelang

Solusi:

  1. Survei dan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana disetiap kelurahan di Kota Magelang berdasarkan potensi bencana di tiap kelurahan.
  2. Menganggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada tahun depan
  1. Cakupan penanganan korban bencana

Nilai capaian indikator cakupan penanganan korban bencana 100% dari target yang ditetapkan.  Nilai capaian tersebut menunjukan semua korban bencana di Kota Magelang dapat tertangani. Namun penanganan korban bencana saat ini ditangani oleh dinas dinas terkait seperti Kesra,Satpol PP,Dinsos, Dinkes,DPU,Kecamatan dan Kelurahan dan instansi terkait lainnya sehingga belum tertangani secara khusus oleh BPBD sehingga penanganan bencana dan kegiatan- kegiatan yang mendukung pengurangan resiko bencana belum optimal

Permasalahan :

  1. Belum terbentuknya BPBD di Kota Magelang sehingga penanganan bencana dan kegiatan- kegiatan yang mendukung pengurangan resiko bencana belum optimal
  2. Untuk kejadian bencana alam yang bukan fasilitas umum tidak dapat diganti oleh pihak pemerintah kota magelang sedangkan untuk fasilitas umum di bahas oleh dinas terkait

Solusi:

  1. Pembentukan BPBD di Kota Magelang
  2. Melibatkan unsur swadaya masyarakat dalam penanganan korban bencana
  1. Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana

Di Kota Magelang terdapat kebijakan terkait penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

 

 

 

  1. Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran

Nilai capaian cakupan wilayah penanggulangan kebakaran mencapai 105% dari target yang ditetapkan. di Kota Magelang merujuk Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negri di Kabupaten/Kota , 1 mobil PMK untuk 20.000 penduduk. Jumlah Penduduk di Kota Magelang pada tahun 2018 sejumlah 132.911 sehingga membutuhkan 6 mobil PMK sedangkan saat ini Satpol PP Kota Magelang UPTD Damkar Kota Magelang telah memiliki 7 mobil PMK sehingga telah cukup untuk memenuhi pelayanan kebakaran. Namun sejalan dengan perkembangan Kota Magelang, semakin banyak didirikan gedung-gedung bertingkat sehingga diperlukan mobil PMK untuk gedung bertingkat yang belum dimiliki UPTD Damkar serta dibutuhkan sarana dan prasarana pelayanan kebakaran untuk pemukiman padat penduduk dengan jalan sempit yang belum dimiliki UPTD Damkar.

  1. Prosentase tingkat waktu tanggap response

Indikator ini merujuk pada Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2014 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran pasal 8 ayat 3 yang berbunyi :

Waktu tanggap IPK terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:

  1. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman; b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi;
  2. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.

Nilai Capaian Indikator mencapai 100% dari target yang ditetapkan. hal ini menunjukkan waktu tanggap IPK terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 menit di setiap kejadian

 

Gambar 3.12 Kegiatan Damkar Pemadaman Api Saat Terjadi Kebakaran

 

Gambar 3.13 Kegiatan Damkar Pengusiran Sarang Lebah

  1. Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan

Perda/ perwal Kota Magelang yang mengatur yaitu Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Nilai capaian indikator kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan

  1. Prosentase penanganan penyakit masyarakat

Yang dikatagorikan ke dalam Penyakit Masyarakat antaralain prostitusi, miras, kenakalan remaja,sidak pelajar dan PGOT(pengemis,gelandanagan orang terlantar). Pada tahun 2017 terdapat pelanggaran pekat sejumlah 280 kasus dan pada tahun 2018  terdapat pelanggaran pekat sejumlah 273 kasus. Dengan rincian sebagai berikut:

NO PROGRAM/KEGIATAN SKPD JUMLAH KASUS
1 Operasi PGOT Disnakertransos 27
2 Sidak Pelajar Dinas Pendidikan 61
3 Operasi pekat Satpol PP 185
Jumlah 273

 

Pemberantasan penyakit masyarakat melalui Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( pekat ) dengan kegiatan operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Tindakan untuk penyelesaian bagi pelanggar penyakit masyarakat dapat berupa teguran secara lisan, tulisan, peringatan,penutupan/penyegelan, pencabutan izin,penyitaan,dll. Nilai capaian kinerja indikator ini  mencapai 100% dari target yang ditetapkan. hal ini menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran pekat semua tertangani.

Permasalahan :

  1. Pelanggar yang tertangkap banyak dari luar kota magelang
  2. Pelaku pelanggaran yang tertangkap masih banyak dan berganti-ganti orang dengan jenis pelanggaran yang sama

Solusi:

  1. Perlu koordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanakan kegiatan sehingga dapat terselesaikan dengan tuntas
  2. Perlu penerapan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku
  3. Perlu sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit masyarakat
  4. Menindak tegas pelaku usaha dimana tempat-tempat usaha yang disinyalir digunakan untuk tindak prostitusi atau penyakit masyarakat

Gambar 3.14 Memberi teguran secara tertulis terhadap pelanggar (anak punk/ anak jalanan)

  1. Tingkat penyelesaian pelanggaran perda

Hasil evaluasi capaian kinerja mendapatkan nilai capaian sebesar 108% dari target yang ditentukan. Adapun pada tahun 2018 dengan jumlah 239 kasus pelanggaran perda telah diselesaikan secara keseluruhan. Adapun Program kegiatan yang mendukung indikator ini adalah program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ( pekat ) kegiatan koordinasi penyuluhan pencegahan dan penegakan peraturan daerah /peraturan walikota.

Permasalahan :

  1. Pelanggar yang tertangkap banyak dari luar kota magelang
  2. Pelaku pelanggaran yang tertangkap masih banyak dan berganti-ganti orang dengan jenis pelanggaran yang sama

 

Solusi:

  1. Perlu koordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanakan kegiatan sehingga dapat terselesaikan dengan tuntas
  2. Perlu penerapan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku
  3. Mengintensifkan Sosialisasi perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Gambar 3.15 Kegiatan Pelanggaran IMB (penertiban rumah liar)

Gambar 3.16 Penertiban Banner

Gambar 3.17 Pengadilan tipiring bagi pelanggar perda

  1. Cakupan patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan kota

Nilai capaian indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian indikator ini merujuk Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negri di Kabupaten/Kota yaitu patroli wilayah 3 kali/hari. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah memenuhi standar SPM yaitu patroli wilayah 3 kali/hari secara rutin. Dengan jadwal sebagai berikut

  1. Patroli wilayah pukul 15.30-22.00
  • Patroli pagi pukul 10.00-13.30
  1. Patroli siang pukul 13.00-15.30
  2. Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Hasil evaluasi capaian kinerja mendapatkan nilai capaian sebesar 117,6 % dari target yang ditetapkan. Dalam kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki jumlah pegawai 101 orang. Dalam Permendagri No 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Perhitungan jumlah Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan prosentase bobot.  Skala nilai dan prosentase bobot mempengaruhi jumlah skor.  Secara garis besar jumlah skor untuk Kab/Kota yang kurang dari 500, jumlah pegawai sebanyak 150 s/d 250 orang, artinya jumlah pegawai di Satpol PP di Kab/Kota minimal adalah 150 orang. Jika berdasarkan permendagri No 60 tahun 2012 jumlah personil satpol pp kota magelang masih kurang. Akan tetapi jika berdasarkan target RPJMD Kota Magelang jumlah personil satpol pp kota magelang telah mencapai dan melebihi target. Hal ini dikarenakan adanya rekruitmen tenaga Banpol PP di tahun 2017 dan 2018.

Permasalahan :

  1. Jika kriteria Satuan Polisi pamong Praja berdasarkan PP Nomor  6 Tahun 2010  tentang Satuan Polisi pamong Praja Pasal 16  yang menyebutkan bahwa Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah: a. pegawai negeri sipil; b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat; c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan; d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja maka target ini akan sulit tercapai. Karena perekrutan CPNS khusus anggota Satpol PP berada ditangan BKD/BKN

Solusi:

  1. Memanfaatkan jumlah personil yang ada secara maksimal
  2. Memenuhi target ini dengan perekrutan tenaga Banpol PP
  1. Cakupan linmas per 10.000 penduduk

Hasil evaluasi capaian cakupan linmas per 10.000 penduduk mencapai 81,34% dari target yang ditetapkan atau dibawah target. Pada tahun 2018 ada penambahan linmas sejumlah 70 orang melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat. Berdasarkan database anggota linmas yang terbaru jumlah linmas di Kota Magelang sebanyak 803 orang. Jika dihadapkan pada jumlah RT di Kota Magelang saat ini yaitu sejumlah 1.026 RT maka rasio linmas terhadap jumlah RT baru mencapai 0,71. Kedepannya perlu dilaksanakan kegiatan perekrutan linmas baru, disamping untuk menambah jumlah linmas juga untuk mengganti linmas lama yang telah meninggal dunia, pindah domisili maupun telah melebihi batas usia yang ditetapkan dalam peraturan.

Permasalahan :

  1. Kurangnya anggota linmas di kota Magelang
  2. Kurangnya pemanfaatan anggota linmas di setiap kelurahan secara maksimal

Solusi:

  1. Pengoptimalan kinerja anggota linmas disetiap kelurahan
  2. Peningkatan ketrampilan seluruh anggota linmas di kota magelang

 

 

  1. Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas

Untuk indikator cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 6 kali dibawah target yang telah ditetapkan. Dimana piket yang dilaksanakan oleh anggota Linmas dalam satu hari dibagi dalam 3 shif, masing-masing shif melaksanakan patroli sebanyak 2 kali. Dengan jumlah regu 6 regu. Capaian Indikator Kinerja mencapai 50% dari target yang ditetapkan atau dibawah target. Untuk pencapaian target tahun berikutnya perlu penambahan linmas inti agar jumlah regu mencapai target yang ditentukan.

  1. Prosentase petugas linmas yang telah mengikuti pelatihan dibanding jumlah petugas linmas

Indikator persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah keseluruhan petugas Linmas mendapatkan nilai capaian sebesar 150,84% atau diatas target yang ditetapkan. Nilai ini didapat dari akumulasi jumlah anggota Linmas yang telah mengikuti pelatihan hingga tahun ini sebanyak 125 orang dari target sebanyak 83 orang anggota Linmas. Kegiatan pelatihan bagi Linmas agar dilaksanakan bergantian bagi semua anggota Linmas di setiap kelurahan agar peningkatan ketrampilan bagi semua anggota Linmas dapat tercapai.

  1. Prosentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat

Berdasarkan PP Nomor  6 Tahun 2010  tentang Satuan Polisi pamong Praja Pasal 16  yang menyebutkan bahwa Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah: a. pegawai negeri sipil; b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat; c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan; d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Hingga saat ini jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang memenuhi syarat ada 13 orang. Hasil nilai evaluasi capaian Prosentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat mencapai 205.6% melebihi dari target yang ditetapkan. Walaupun telah melampui target yang ditetapkan diharapkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memenuhi syarat sebagai anggota Satpol PP sesuai PP Nomor  6 Tahun 2010  tentang Satuan Polisi Pamong Praja

  1. Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (k3)

Hasil evaluasi capaian kinerja prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (k3) mendapatkan nilai capaian sebesar 100%. Adapun pada tahun 2018 dengan jumlah 311 kasus pelanggaran terkait Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum telah diselesaikan secara keseluruhan

Permasalahan :

  1. Masih banyak terjadi pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
  2. Pemahaman masyarakat tentang perda/perwal terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan

 

 

Solusi:

  1. Mengambil tindakan tegas kepada pelanggar yang sesuai Perda no 6 Tahun 2015 tentang ketertiban umum mulai dari penyitaan sampai dengan proses tipiring
  2. Melaksanakan dan mengitensifkan sosialisasi perda khususnya perda Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum

Gambar 3.18 Kegiatan Kawasan Tertib Lalu Lintas bersama Dishub,Polres (KTL)

Gambar 3.19 Penertiban PKL

 

Gambar 3.20 Penertiban APK

 

  1. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
    1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki anggaran sebesar Rp.14.455.438.000 ( Empat belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp.13.214.805.650 ( Tiga Belas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rpiah)  atau 91,41% dengan efisiensi. Hal Ini menunjukan adanya penghematan biaya penggunaan anggaran (selisih antara anggaran dengan realisasi) yang dapat terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Tahun 2018

NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.000.000.00 7.520.000.00 107,43% 7.500.000.00 10.245.000.00 136.6%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.000.000.00 7.520.000.00 107,43% 7.500.000.00 10.245.000.00 136.6%
2 BELANJA DAERAH 11.843.715.000.00 10.553.932.799.00 89,11% 14.455.438.000.00

 

13.214.805.650.00

 

91.41%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.108.656.000.00 4.337.863.928.00 84,91%  

4.573.103.000.00

 

4.321.319.889.00

94,49%
Belanja Pegawai 5.108.656.000.00 4.337.863.928.00 84,91%  

4.573.103.000.00

 

4.321.319.889.00

94,49%
3 BELANJA LANGSUNG 6.735.059.000.00 6.216.068.871.00 92,29% 9.882.335.000.00

 

8.893.485.761.00

 

89.99%
Belanja Pegawai 494.650.000.00 477.032.000.00 96,44% 717.188.000.00 682.539.000.00 95,16%
Belanja Barang dan Jasa 4.890.123.000.00 4.468.748.071.00 91,38% 8.096.550.000.00 7.190.738.511.00 88,81%
Belanja Modal 1.350.286.000 1.270288.800.00 94,08% 1.068.597.000.00 1.020.208.250.00 95,47%

Sumber Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2018

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa :

  1. Pada tahun 2018 anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang  ada kenaikan anggaran sebesar  24,75% dari tahun 2017 kenaikan sebesar Rp.2.611.723.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
  2. Sedangkan dilihat dari tingkat realisasi anggaran, realisasi pendapatan terjadi kenaikan sebesar 2.725.000.00 ( dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 36,23% dari Rp.7.520.000.00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp.10.245.000.00 ( sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 2,31% dari 89,11% menjadi 91,42% akan tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa untuk realisasi belanja langsung mengalami penurunan sebesar 2,30% dari 92,29% menjadi 89,99%

Tabel  3.4 

Realisasi anggaran program dan kegiatan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2018


 

BAB IV

P E N U T U P

  1. KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam  menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2016-2021 membantu mewujudkan Visi dan Misi ke misi ke 2 yaitu  “Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan”dan misi ke 5 Walikota Magelang yaitu “Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani”. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam  menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dengan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator dalam RPJMD, baik berupa penyusunan rencana tindak untuk penanggulangan/mitigasi bencana maupun untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah baik dapat terlihat dalam tabel capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2018 telah semua hampir terserap dapat terlihat dalam tabel realisasi anggaran

Walau pada tahun 2018 capaian tingkat kinerja Satpol PP Kota Magelang dikatagorikan dengan baik, namun pada tahun-tahun yang akan datang masih perlu adanya peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja melalui pengoptimalan anggota satpol PP, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengoptimalan kinerja PPNS

Magelang,                              Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG

 

 

Drs.SINGGIH INDRI PRANGGANA ,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620401 198907 1 001