Sambutan Kepala Satpol-PP Kota Magelang

SALAM TRANSPARANSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 2 Magelang
Telp / Fax : (0293) 366049
e-mail : satpolppkotamagelang@gmail.com / satpolppkotamagelang@yahoo.com

pak kasatSatuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah serta berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 22 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Llingkungan Satuan Polisi Pamonng Praja Kota Magelang

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Tugas dan Kewenangan PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ) Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Walikota Magelang No.487.22/149/112 TAHUN 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Diskominsta Kota Magelang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang  beralamat :

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 2 Magelang
Telp. / Fax. :(0293) 366049
e-mail : satpolppkotamagelang@gmail.com / satpolppkotamagelang@yahoo.com